Target 2028, Presiden Prabowo Rencanakan Berkantor di Ibu Kota Nusantara

Jakarta Utara Pos – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, memiliki target ambisius untuk memulai aktivitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal 17 Agustus 2028. Dalam pernyataannya, Dody menjelaskan bahwa Prabowo menargetkan untuk mulai berkantor di IKN pada tanggal tersebut, dan paling lambat pada 17 Agustus 2029, seluruh lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, bersama dengan seluruh aparatur sipil negara (ASN) penunjangnya, sudah sepenuhnya pindah dan beroperasi di sana.

Saat ini, fokus utama pemerintah dalam pembangunan IKN adalah pada kesiapan infrastruktur yang diperlukan agar lembaga-lembaga pemerintahan tersebut dapat beroperasi dengan lancar di ibu kota baru. Dody menegaskan bahwa persiapan infrastruktur adalah prioritas utama saat ini. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat segera menjalankan tugas-tugas administratif dan pemerintahan di IKN, sekaligus memastikan bahwa semua fasilitas yang dibutuhkan oleh lembaga negara dapat berfungsi optimal.

Meskipun saat ini pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menyelesaikan sejumlah masalah lainnya, seperti swasembada pangan yang menjadi fokus utama dalam beberapa bulan terakhir, Dody memastikan bahwa pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memenuhi target pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara yang baru, terutama dalam hal penyelesaian fasilitas pusat pemerintahan yang mencakup ruang bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan penekanan pada penyelesaian pusat pemerintahan. AHY menegaskan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.

Pembangunan pusat pemerintahan ini, menurut AHY, akan mencakup fasilitas yang mendukung kelancaran tugas lembaga-lembaga negara, seperti ruang kerja untuk para pejabat eksekutif, ruang sidang untuk legislatif, serta fasilitas untuk yudikatif. Hal ini bertujuan agar sistem pemerintahan dapat berjalan dengan efektif meskipun ibu kota baru masih dalam tahap pengembangan.

Namun, di tengah upaya besar untuk membangun IKN, anggaran yang terbatas menjadi tantangan yang cukup berat. Untuk itu, pemerintah berencana menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN. AHY mengungkapkan bahwa kerjasama dengan otorita IKN akan lebih ditingkatkan, terutama dalam merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, yang juga mencakup fasilitas untuk legislatif dan yudikatif.

Pembangunan IKN memang menjadi salah satu proyek ambisius yang digagas oleh Presiden Prabowo, dengan harapan dapat membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. IKN tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan yang lebih efisien dan modern, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pemerintah berharap dengan terus melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor swasta maupun masyarakat internasional, pembangunan IKN dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan adanya dukungan kuat dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat, Indonesia berharap bahwa Ibu Kota Nusantara dapat menjadi ibu kota masa depan yang mampu mendukung visi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh penjuru Tanah Air.