Jakarta Utara Pos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah mengungkapkan kesiapannya untuk mendukung pembahasan anggaran penambahan yang diperlukan untuk program makan siang gratis. Program ini merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota DPRD Lombok Tengah, M Tauhid, menyatakan bahwa mereka akan segera melakukan pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk membahas alokasi anggaran pendukung program tersebut.
Tauhid menjelaskan bahwa anggaran pendukung ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 15 tahun 2024, yang memberikan arahan kepada pemerintah daerah tentang penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) untuk tahun 2025. Dalam Permendagri tersebut, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan anggaran yang mendukung kegiatan makan siang gratis.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebelumnya Pjs Bupati Lombok Tengah, Abdul Azis, telah memberikan informasi umum mengenai nota keuangan Rancangan APBD tahun 2025. Namun, informasi tersebut masih bersifat umum dan belum merinci alokasi anggaran untuk program makan siang gratis. Oleh karena itu, DPRD berencana untuk berkoordinasi dengan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta RSUD Lombok Tengah, untuk memastikan ketersediaan anggaran yang diperlukan.
Pendalaman terkait anggaran ini sangat penting untuk evaluasi program tahun 2024. Tauhid menegaskan bahwa DPRD sepenuhnya mendukung program yang diarahkan oleh pemerintah pusat dan berharap agar program makan siang gratis ini segera terwujud di Lombok Tengah. Mereka akan membahas bersama TAPD mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung inisiatif presiden. Saat ini, mereka masih menunggu klarifikasi mengenai apakah anggaran tersebut sudah termasuk dalam rancangan APBD tahun 2025.
Tauhid tidak merinci secara spesifik kapan pembahasan dengan TAPD akan dilakukan, tetapi ia menekankan bahwa APBD tahun 2025 harus disahkan sebelum 30 November mendatang. Oleh karena itu, pembahasan anggaran untuk mendukung program makan siang gratis diharapkan dapat dilakukan pada awal November. Setelah nota keuangan disampaikan, proses akan dilanjutkan dengan pandangan umum dari fraksi-fraksi dan jawaban dari pemerintah daerah.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024. Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menegaskan bahwa meskipun belum ada regulasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah siap untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian, Lombok Tengah berupaya untuk mendukung inisiatif ini demi meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan.
More Stories
Menaker Yassierli Fokus Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia Melalui Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi
Lomba Menulis Khotbah Jumat Sambut Hari Persaudaraan Manusia 2025
Antisipasi Penyebaran PMK di Sumatera Barat, 54 Ribu Dosis Vaksin Ternak Disiapkan