Peningkatan Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Mencapai 568 Kasus

Jakut Pos – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima total 568 pengaduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEEP) sepanjang Januari hingga Oktober 2024. Dari jumlah tersebut, Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat teratas dengan 61 aduan, sedangkan Sulawesi Selatan mencatatkan 21 aduan. Sekretaris DKPP, David Yama, menjelaskan bahwa lembaga tersebut bertugas menerima aduan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam penjelasannya, David mengungkapkan bahwa angka pengaduan tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Dari Januari hingga Oktober 2024, terdapat 568 aduan yang masuk, sedangkan pada tahun 2023 hanya tercatat 325 aduan,” ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah I di Hotel Claro, Makassar, pada 25 Oktober.

David merinci delapan provinsi yang menerima aduan terbanyak. Selain Sumatera Utara, terdapat Jawa Barat dengan 41 aduan, Sumatera Selatan dengan 36 aduan, dan Jawa Timur dengan 33 aduan. Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah masing-masing mencatatkan 32 dan 28 aduan. Laporan untuk KPU RI dan Bawaslu RI juga tercatat sebanyak 22 aduan, sedangkan Sulawesi Selatan mencatat 21 aduan.

Dari total 568 pengaduan, 257 perkara sudah terdaftar dan masih dalam proses, sementara 164 aduan telah diputuskan. “Data ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dalam proses Pilkada semakin meningkat. Pimpinan DKPP akan menyampaikan data ini dan masalah-masalah yang ada untuk menjadi rujukan bagi semua pihak dalam upaya pencegahan,” lanjutnya.

Rakor Penyelenggara Pemilu Wilayah I bertujuan memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilu agar Pilkada Serentak 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, berkualitas, dan berintegritas. “Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyediakan ruang bagi penyelenggara pemilu untuk saling bertukar pikiran guna mewujudkan Pilkada yang beretika,” ungkap David.

Ketua DKPP, Heddy Lukito, mengakui adanya peningkatan jumlah aduan pelanggaran Kode Etik selama sepuluh bulan terakhir. Ia memperkirakan jumlah aduan akan terus bertambah, mengingat tahapan Pilkada Serentak 2024 masih berlangsung. “Pengaduan ini merupakan angka yang signifikan untuk lembaga pengaduan etik. Artinya, ada lebih dari satu aduan setiap hari. Pelanggaran etik pada Pilkada ini kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan pada pileg dan pilpres sebelumnya,” ungkap Heddy.

Heddy juga menjelaskan bahwa dalam Pilkada Serentak, komisioner KPU dan Bawaslu seringkali memiliki kedekatan dengan peserta pemilu, baik secara geografis maupun emosional. “Calon bupati atau gubernur biasanya saling mengenal dengan Ketua KPU dan Bawaslu, dan ini kadang mempengaruhi integritas penyelenggaraan pemilu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Heddy menegaskan bahwa DKPP bukan hanya bertugas untuk menghukum atau memberikan sanksi, tetapi juga untuk mendidik tentang ketaatan etik. “Tugas utama DKPP bukan untuk memecat atau memberi sanksi, tetapi menjaga marwah lembaga penyelenggara,” tegasnya.

Meski demikian, Heddy menegaskan bahwa DKPP akan memberikan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. “Hasil pemilu harus diyakini. Jika pada akhirnya ada yang terpaksa dihukum, itu semata-mata untuk menjaga marwah lembaga,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Heddy menyoroti penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2024 yang meski berjalan baik, tidak memenuhi parameter ideal dari sisi demokrasi. Ia mencatat bahwa penyelenggara pemilu harus lebih sadar terhadap regulasi yang berlaku, karena banyaknya aturan baru yang muncul saat tahapan pemilu dapat membuat penyelenggara kebingungan dan memengaruhi integritas mereka. “Kualitas pemilu kita menurun karena ketidaksiapan dalam menerjemahkan regulasi yang mendadak ini,” tutupnya.