Fokus Pembangunan IKN: Pentingnya Gedung Legislatif dan Yudikatif untuk Koordinasi Efektif

Jakarta Utara Pos – Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menyoroti pentingnya fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, terutama dalam hal gedung-gedung untuk legislatif dan yudikatif. Menurut Eko, keberadaan kedua lembaga tersebut di ibu kota baru ini bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang esensial bagi efektivitas pemerintahan.

“Dengan memindahkan legislatif ke IKN, maka proses koordinasi dan rapat-rapat antara parlemen dan pemerintah dapat berlangsung lebih cepat,” ungkap Eko saat diwawancarai oleh ANTARA di Jakarta, Jumat. Ia menjelaskan bahwa dalam sejarah negara-negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota, elemen legislatif biasanya menjadi yang pertama kali dibangun di ibu kota baru. Hal ini menunjukkan bahwa legislatif memiliki peran kunci dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan.

Saat ini, dengan legislatif dan yudikatif yang masih berpusat di Jakarta sementara eksekutif telah berada di IKN, koordinasi antara ketiga lembaga tersebut akan menjadi lebih rumit. “Ketika ketiga lembaga ini berada di IKN, semua bisa berkoordinasi dengan lebih efektif. Itu adalah harapan utama dari pemindahan ini,” tegasnya.

Eko juga menambahkan bahwa setelah pembangunan kantor-kantor kementerian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, sangat penting untuk segera menyusul pembangunan gedung-gedung untuk legislatif dan yudikatif. “Dua elemen ini sangat penting untuk mendukung jalannya pemerintahan yang efektif,” tambahnya.

Proses pemindahan ini dinilai sebagai langkah yang wajar, di mana setelah gedung-gedung untuk eksekutif dibangun, tahap selanjutnya adalah memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur untuk legislatif dan yudikatif. “Ketiga lembaga ini—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—harus ada di dalam IKN agar fungsi pemerintahan berjalan dengan baik,” jelas Eko.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk memprioritaskan pembangunan pusat legislatif dan yudikatif di IKN. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang terintegrasi.

Proyek IKN adalah upaya besar yang memerlukan dukungan berbagai pihak. AHY menekankan bahwa penyesuaian dalam pembangunan IKN adalah hal yang tak terhindarkan dan memerlukan masukan dari semua pemangku kepentingan agar proyek ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.